SEJARAH Indonesia Modul · Bab 7 PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA

ANIK SULISTIYOWATI, M.Pd

22/08/2021 10:18:58

SMA 12 K-13 revisi 2018

Daftar Isi

Bab 1 DISTEGEGRASI PADA AWAL KEMEDEKAAN Bab 2 MASA 1945 – 1965 Bab 3 AWAL KEMERDEKAAN DANA DEMOKRASI LIBERAL Bab 4 KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA Bab 5 INDONESIA PADA MASA ORDE BARU Bab 6 PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI Bab 7 PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA Bab 8 PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA Bab 9 TRANFORMASI TEKNOLOGI DI INDONESIA

Halaman

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

ERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA DALAM

PERUBAHAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN

SEJARAH

INDONESIA

KELAS XII

PENYUSUN

Asep Zainuddin M.Pd

SMA Negeri 106 Jakarta

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

iii

DAFTAR ISI

PENYUSUN

................................

................

DAFTAR ISI

................................

..............

iii

GLOSARIUM

................................

.............

PETA KONSEP

................................

..........

PENDAHULUAN

................................

......

Identitas Modul

................................

.............

Kompetensi Dasar

................................

.........

Deskripsi Singkat Materi

................................

..............................

Petunjuk Penggunaan Modul

................................

........................

Materi Pembelajaran

................................

.....

KEGIATAN P

EMBELAJARAN 1

................................

..........

ERBAGAI KEBIJAKAN SUHARTO UNTUK MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DAN

KRISIS MULTIDIMENSIONAL

................................

............

Tujuan Pembelajaran

................................

....

Uraian Materi

................................

................

Rangkuman

................................

...................

Penugasan Mandiri

................................

.......

Latihan Soal

................................

................

Penilaian Diri

................................

..............

KEGIATAN PEMBELA

JARAN 2

................................

.......

Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi dan Kronologi terjadinya suksesi

politik

................................

.......................

Tujuan Pembelajaran

................................

Uraian Materi

................................

..............

Rangkuman

................................

.................

Penugasan Mandiri

................................

.....

Latihan Soal

................................

................

Penilaian Diri

................................

..............

EVALUASI

................................

...............

DAFTAR PUSTAKA

................................

..............................

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

GLOSARIUM

Akumulasi

Pengumpulan, Penimbunan , Penghimpunan

Hak Asasi

Manusia

Hak

–

hak dasar yang dimiliki manusia menyangkut hak hidup. Hak

berpolitik, hak memeluk agama dan kepercayaan dan hak

memperoleh penghidupan yang layak

Hak interplasi

Hak DPR untuk mengajukan undang

–

undang mengenai masalah

tertentu kepada pemerintah

Hak angket

hak DPR untuk meminta keterangan atau

pertanggung jawaban

kepada pemerintah

Inflasi

Kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar yang

menyebabkan naiknya harga barang

Konglomerat

Pengusaha besar yang mempunyai perusahaan atau anak perusahaan

Legitimasi

Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang

keterangan adalah benar

–

benar orang yang dimaksud

Makro ekonomi

Bagian dari teori ekonomi yang mendalami hubungan diantara

kumpulan besar ekonomi, seperti pembelajaan , penanaman modal ,

endapatn nasional dan ekspor impor

Massa

Mengambang

Kebijakan sistem kepartaian tertutup dan depolitisasi massa

Moneter

berhubungan dengan uang atau keuangan negara

Monopolistik

Suatu bentuk penguasaan secara menyeluruh

Pasca

Kalimat

bentuk terikat yang berarti sesudah

Reformasi

Gerakan politik untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan

pemerintah Orde Baru yang telah menyeleweng dari amanat Pancasila

dan UUD 45

Transisi

Peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi,

atau tempat yang lain

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PETA KONSEP

PERANAN PELAJAR, MAHASISWA DAN PEMUDA DALAM

PERUBAHAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN

INDONESIA

Berbagai

kebijakan

Suharto untuk

memperkuat

pemerintahan

Krisis Multi

dimensional

Ciri agenda

dan proses

terjadinya

reformasi

Kronologi

terjadinya

suksesi politik

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

PENDAHULUAN

Identitas Modul

Mata Pelajaran

Sejarah Indonesia

Kelas

XII IPA/ IPS

Alokasi Waktu

4 x 45 Menit

Judul Modul

Peran Pelajar , Mahasiswa , dan Tokoh Masyrakat

Pada Masa Awal

Reformasi

Kompetensi Dasar

3.7

Mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik

dan ketatanegaraan Indonesia

4.7 Menulis sejarah tentang peran

pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam

perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia

Deskripsi Singkat Materi

alian akan mempelajari beberapa materi :

Penguatan Pemerintahan pada masa Orde

Baru, Krisis Multi Dimensional , Ciri, Agenda

dan proses Reformasi, Kronologi

terjadinya suksesi politik

Petunjuk Penggunaan Modul

Agar dapat mempelajari modul ini dengan efektif

kalian

harus memahami terlebih

dah

ulu tujuan yang akan dicapai sehingga dalam memahami setiap materi

kalian

mampu berpikir sisitematis sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan.

Panduan Belajar

Pahami setiap materi, teori dasar yang akan menunjang penguasaan suatu pekerjaan

dengan membaca secara teliti. Apabila terdapat tugas baik tugas individu maupun

kelompok, maka kerjakan tugas

tugas tersebut sebagai sarana latihan. Bilamana

perlu konsultasik

an hasil tersebut kepada guru pamong atau guru bina

Jawablah setiap penilaian pembelajaran dengan jawaban yang benar serta kerjakan

sesuai dengan kemampuan

kalian

setelah mempelajari modul ini.

Catatlah kesulitan yang

kalian

dapatkan dalam modul ini untu

k ditanyakan pada

guru pada saat kegiatan tatap muka. Bacalah referensi yang lain yang berhubungan

dengan materi modul agar

kalian

mendapatkan pengetahuan tambahan.

Alur kegiatan dari modul ini

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi

kegiatan pembelajaran

dan

di dalam

nya

terdapat uraian

materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama

1. Membahas ten

tang

Penguatan Pemerintahan pada masa Orde Baru,

Terjadinya krisis Multi

Dimensional pada akhir pemerintahan Orde Baru

Kedua

1. Membaha

s tentang Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi

2. Membahas tentang

Kronologi terjadinya suksesi politik

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

ERBAGAI KEBIJAKAN

SUHARTO UNTUK MEMPERKUAT

PEMERINTAHAN DAN KRISIS MULTIDIMENSIONAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran

ini diharapkan

, kalian mampu memahami tentang

bagaimana penguatan pemerintah pada masa orde baru sebagai dampak dari berbagai

kebijakan ya

ng ada pada saat itu, dan bagaimana proses terjadinya krisis

multidimensional yang terjadi pada saat itu

Uraian Materi

Tentunya anak

–

anak

sudah tahu

gambar diatas ini, yah beliau adalah Presiden Suharto,

beliau menjabat Presiden di Indonesia selama 32 Tahun , masa pemerintahan beliau disebut

dengan masa Orde Baru, berikut ini kita akan membahas berbagai kebijakan beliau

menjelang akhir pemerintahannya

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto untuk memperkuat

kedudukan negara , seperti :

Dwi Fungsi ABRI

Melalui keputusan sidang umum MPR, ditetapkan secara resmi Dwi Fungsi ABRI sebagai

peran ABRI dalam pembangunan bangsa. Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan

militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga

keamanan da

n ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan

peran ganda ini, militer di izinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Konsep

Dwi Fungsi TNI pertama kali muncul pada tahun 1958 yang memberikan peluang bagi

peranan terbata

TNI didalam pemerintahan sipil.

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan

TNI secara organisatoris (bukan perseorangan) menduduki jabatan

jabatan strategis di

lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati,

serta lembaga

lembaga

legislatif dalam wadah Fraksi ABRI/TNI. Melalui konsep Dwi Fungsi, ABRI merupakan

kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Dengan memakai konsep Dwi

Fungsi, kekuatan sosial politik ABRI merambah berbagai sektor kehidup

an masyarakat.

Misalnya, di bidang birokrasi, dominasi militer terlibat dari pengisian jabatan

jabatan di

pemerintahan yang diisi oleh perwira militer atau penunjukan perwira militer aktif menjadi

anggota MPR. Dengan memanfaatkan Dwi Fungsi ABRI ini, Orde

Baru telah b

erhasil

melegitimasi kekuasaan.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dampak negatif Dwi Fungsi adalah penerapan pendekatan keamanan dalam

menyelesaikan masalah pembangunan. Kebijakan tersebut menimbulkan terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kalangan rakyat yang b

ersengketa dengan

pemerintah. Misalnya, terjadinya kasus Kedungombo di Jawa Tengah, kasus Way Jepara di

Lampung, penembakan oleh aparat di Waduk Nipah, Madura, dan kasus 27 Juli 1996.

Konsep Massa Mengambang

Didalam bidang politik dalam negeri, beberapa la

ngkah penting juga di ambil oleh

Pemerintah Orde Baru, seperti memberlakukan konsep massa mengambang (floating muss)

sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai

politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebaga

i asas tunggal bagi seluruh partai

politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia.

Dalam konsep massa mengambang, rakyat secara luas di pisahkan dari kehidupan

politik. Partai

partai politik dibatasi ruang gerak dan aktifitasnya ka

rena partai dilarang

mendirikan perwakilan di tingkat desa sehingga ikatan antara partai dan massa sangat

terbatas. Hubungan antara partai politik dan massa rakyat hanya berlangsung pada Pemilu.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Golkar yang dik

ategorikan sebagai

nonpartai. Melalui aparat desa yang menjadi kadernya, Golkar aktif melakukan penggalangan

massa.

Korporatisasi Negara

Stabilitas menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu,

pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan s

tabilitas dengan berusaha mengendalikan

lawan

lawan politiknya. Aparatur negara harus benar

benar setia dan patuh pada

pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama

rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri (Korps Pegawai

Republik Indonesia) untuk wadah

para pegawai pemerintah.

Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai profesi, kelompok

masyarakat, dan mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

untuk buruh, PGRI ( Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Indo

nesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para wartawan,

dan masih banyak lagi.

Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu, sayangnya arah pembentukanya hanya

ditunjukan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah. Caranya pada

setiap pelakasanaan

pemilu mereka diarahkan dan diwajubkan untuk memilih Golkar dan tidak diberi kebebasan

untuk memilih.

Sentralisasi Pemerintahan

Melalui UU No 5/1974 dan UU No. 5/1979 disusun st

ruktur pemerintahan daerah dan

desa yang memperkuat kedudu

kan pemerintah. Pemerintah Orde Baru sangat sentralistik

sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari pusat. Oleh karena itu, peranan

pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintahan daerah hanya sebagai kepanjangan

tangan pemerintahan pusat. Misal

nya, dalam bidang ekonomi, semua kekayaan daerah dan

pemanfaatan potensi ekonomi daerah dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah

daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi

antara pusat dan daerah.

Progra

m Bantuan Luar Negeri

Pada tahun 1967 kelompok negara

negara Barat, AS, dan Jepang membentuk Lembaga

internasional pemberi pinjaman luar negeri untuk Indonesia atau

Inter

Governmental Group

for Indonesia

(IGGI). Melalui Lembaga IGGI tersebut pemerintah telah berhasil

mengusahak

an bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan

syarat

syarat pembayaran Kembali (

rescheduling

) utang

utang peninggalan Orde Lama.

Bantuan kredit yang didapat adalah untuk tahun 1967 sebesar 210 juta dolar AS, untuk tahun

1968 sebe

sar 325 juta dolar AS, dan untuk tahun 1969 sebesar 500 juta dolar AS. Di samping

itu, pemerintah juga menjadi anggaota badan

badan ekonomi internasional seperti

International Bank for Reconstruction and Development

(IBRD) atau

World Bank,

International Mo

netery Fund (IMF), International Development Agency (IDA),

dan

Asian

Development Bank (ADB).

Dari Lembaga

lembaga internasional ini Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga

agli, dan rekomendasi untuk menghadapi negara

negara kreditor. Pinjaman luar neger

tersebut digunakan untuk membuiayai anggaran belanja pembangunan karena menurut

pemerintah, pembangunan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri.

Menurut P. Simanjuntak, sampai bulan Februari 1998, utang luar negeri pemerintah

Indone

sia telah mencapai

73 miliar dolar AS.

Sistem Semi Perwakilan

Dalam bidang politik, penerapan system kepartaian yang mengacu pada UU No.3 Tahun

1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita

citakan sejak awal Orde

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Baru. Namun, system ters

ebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi

masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Menurut Marbun, ketiga parpol yaitu PDI,

PPP, dan Golkar kurang berhasil dalam menjalankan fungsi mereka sebagai control terhadap

kebijakan pemerinta

h karena tidak memiliki kemandirian. Ketidakmandirian ini tampak

pada ketergantungan ketiga orsospol kepada subsidi dana dan rekomendasi dari

pemerintah.

Di samping itu, PPP dan PDI juga menghadapi masalah adanya perlakuan istimewa

pemerintah terhadap Golk

ar. Keterbatasan system kepartaian ini mengakibatkan berbagai

kelemahan dalam sistem demokrasi eprwakilan. Hal ini tercermin dengan munculnya

berbagai kasus unjuk rasa oetani, buruh, dan masyarakat lainnya yang tidak perlu terjadi

seandainya lembaga perwak

ilan pemerintah telah berfungsi secara baik. Ketidakberhasilan

ini juga terlihat dari fakta bahwa sejak DPR hasil Pemilu 1971 tidak satupun rancangan

undang

undang (RUU) yang dihasilkan atas usul inisiatif DPR.

asyarakat juga belum menyaksikan bagaimana h

hak dewan yang lain, seperti hak

interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (penyeldidikan) dimanfaatkan secara

optimal oleh para anggata dewan tersebut.

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru

Dampak dalam Bidang Politik

Adanya Pemerintahan yang Otoriter

Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya

pemerintahan.

Dominasi Golkar

Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi

satu

satunya kekuatan politik di Indonesia

yang paling dominan.

Pemerintahan yang Sentralistis

Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang

sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik

pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diber

i peluang yang sangat kecil

untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

Dampak dalam Bidang Ekonomi

Munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Adanya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan te

rbukanya akses dan distribusi yang

merata sumber

sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan

kesenjangan sosial di masyarakat.

Konglomerasi

Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh pemerintah Orde Baru berdampak

pada munculnya konglomeras

i di seluruh sektor usaha di Indonesia. Pemerintahan

Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa konglomerasi ini akan menjadi

penggerak ekonomi nasional, namun pada kenyataannya pada konglomerat lebih

mementingkan bisnisnya daripada Negara

II.

Terjadinya Krisi

s Multidimensional

Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan

politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan

Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nam

yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden

Suharto dan kroni

kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde

Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian,

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

yang te

rjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan

demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan

politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak

oposisi

atau orang

orang yang berpikir kritis. Ciri

ciri kehidupan politik yang represif, di

antaranya:

Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai

tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pelaksanaan

Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi

rekayasa.

Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat

tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan s

etiap warga negara (sipil)

untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih

menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil

rekayasa dan tidak demokr

atis.

Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara

negara Asia Tenggara sejak Juli 1996

mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia

tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia

awali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada

tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per

dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar

Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai

tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kond

isi,

seperti: 1)Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya

krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar

pengaruhnya terhadap upaya

upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.

Krisis ekonomi tersebut ditandai dengan:

kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah,

pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada akhir 1997,

pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang

mengawasi empat

puluh bank bermasalah lainnya,

perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar

negeri yang telah jatuh tempo,

angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang

melakukan efisiensi atau menghentikan

kegiatannya sama sekali, dan persediaan

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997.

Akibatnya

harga

harga barang naik tidak terkendali dan hal itu berarti biaya hidup juga makin

tinggi.

Krisis Hukum

Rekayasa

rekayasa yang dibangu

n pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang

politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan

peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk

melayani masyarakat dengan penuh k

eadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat

pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD

1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas

dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran

HAM. Pelanggaran HAM tersebut seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di

Aceh, penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, terjadinya kasus Marsinah,

dan pe

nculikan aktivis mahasiswa reformasi. Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa

pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa. Pelanggaran tersebut

merupakan dampak pendekatan keamanan yang dilakukan ABRI dalam menyelesaikan

masalah

masa

lah pembangunan.

Munir Said Thalib, korban pelanggaran HAM era Orde Baru

Krisis Sosial

Krisis politik, hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.

Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya

konflik

politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai

kerusuhan di beberapa daerah, khususnya kerusuhan

kerusuhan anti

Cina di sejumlah kota

di Indonesia. Kelompok Cina/Tionghoa merupakan sasaran kemarahan masyar

akat. Hal itu

karena kelompok Cina/Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia. Badai krisis

ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejolak

gejolak non

ekonomi.. Ketimpangan

perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.

Penga

ngguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga

harga sembako,

rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor

faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah

mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam

membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan

sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepa

da rakyat

banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Krisis ini akhirnya berujung pada

diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan yang juga merupakan tanda berakhirnya

Orde Baru

Rangkuman

Pada saat berkuasa Presiden Soeharto berusaha memperkuat kedudu

kannya , dengan

berbagai kebijaksanaan antara lain Dwi Fungsi ABRI, Konsep Massa mengambang,

Kooporatisasi Negara, Sentralisasi Pemerintahan,

Program Bantuan Luar Negeri, sistem

semi perwakilan, Namun kebijakan ini berdampak dalam bidang politik yaitu kehi

dupan

negara yang tidak demokratis, dan terjadinya ketimpangan ekonomi.

Kemudian pada

tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda dunia bukan hanya Indonesia, krisis

inilah yang pada akhirnya

membuka mata rakyat yang diwakili oleh mahasiswa maka

terjadilah krisis multidimensional dimulai dari krisis politik, ekonomi, hukum sosial

yang pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan

Penugasan Mandiri

Carilah Artikel mengenai Kasus Ke

dung Ombo

atau Way Jepara ,

kemudian

buatlah

kesimpulan dari artikel artikel yang kamu baca, dan apa hubungannya dengan Dwi

Fungsi ABRI

Krisis Moneter pada tahun 1997 bukan hanya melanda Bangsa Indonesia, tetapi

juga diberbagai negara Asia Tenggara Lainnya, Namun d

i berbagai negara lain tidak

menimbulkan krisis multidimensional tetapi di Indonesia menimbulkan krisis

Multidimensional dan bahkan menjatuhkan pemerintahan Soeharto yang sudah

berkuasa selama 32 tahun, carilah faktor penyebabnya dan buatlah dalam bentuk

ulisan karya ilmiah

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Latihan Soal

Penyimpangan

yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dari segi ketata

negaraan adalah

Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa

Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas

kasus

–

kasus pidana

Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum

Rendahnya kesadaran politik warga negaranya

Tidak adanya kebebasan pers

Berikut ini yang bukan ciri

ciri pemerintahan Orde Baru adalah ....

Dwi Fungsi ABRI

Pembentukan sistem semi pe

rwakilan

Pemberlakuan sistem masa mengambang

Kebebasan berkumpul dan berpendapat

Pembanguan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal

asing

Munculnya tuntuta

demokrasi

, pengakuan HAM dan pembangunan yang

berkelanjutan berkaitan dengan

pengaruh

...

Sentralisasi

Globalisasi

Urbanisasi

Rurialisasi

Monetisasi

Tuntutan penghapusan terhadap kon

sep Dwi Fungsi ABRI muncul pada

akhir

kekuas

aan Orde Baru karena ABRI ....

Bersifat Otoriter

Menjadi alat penguasa

Menjadi kekuatan Hankam

Merupakan kekuatan terbesar di DPR

Tidak mendukung gerakkan Reformasi

Akibat yang dirasakan oleh rakyat

hingga saat ini

terhadap

politik utang orde baru

adalah ...

Kemandirian rakyat meningkat

Kesejahtraan rakyat meningkat

Rakyat ikut menanggung

hutang

Rendahnya tingkat pengangguran

Tingginya angka pendapatan nasional

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Kunci jawaban dan pembahasan

Jawaban

Pembahasan

Bentuk penyimpangan pada masa orde baru diantaranya, sebagai

berikut:

Adanya monopoli tafsir atas

konstitusi dan dasar negara oleh

penguasa

Maraknya terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di

pemerintahan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan

secara merata sehingga terjadi kesenjangan pembangunan

antar daerah.

Terjadinya

beberapa

pemberontakan

diakibatkan

ketidakpuasan dari tiap

tiap daerah atas kesenjangan

pembangunan.

Terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari

berbagai etnis pendatang di Indonesia.

Tidak adanya kebebasan berpendapat.

Adapun ciri

pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut:

Pemerintah cenderung otoriter militeristik.

Sistem pemerintahan memiliki corak sentralistik.

Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga

Negara yang satu dan lainnya.

Kekuasaan serta wewenang Presiden

berlebihan.

Kepastian hukum, keadilan serta supremasi hukum sangat

kurang.

Hak untuk berpendapat dikekang.

Ditetapkannya Undang Undang Referendum.

Pemerintahan masa Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan

memiliki corak sentralistik,

memberikan pengaruh terhadap

demokrasi dan pengakuan HAM

konsep Dwi Fungsi ABRI dilaksanakan sebagai alat unutk

memperkuat kekuasaan pemerintahan Orde Baru

Indonesia meminjam dari negara lain dalam jumlah banyak dan

dampaknya

harga

harga di pasar turun sehingga masyarakat mampu

membeli kebutuhan namun karena utang yang membengkak tidak

diimbangi dengan pemasukan negara (melalui pajak dll) yang

mencukupi akhirnya terjadi krisis ekonomi, pada akhirnya menjadi

beban negara

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Peni

laian Diri

Pertanyaan

Tidak

Dapatkah ka

lian menjelaskan

dampak diberlakukannya Dwifungsi

ABRI terhadap kehidupan sosial dimasyarakat di Indonesia

Dapatkah kalian menjelaskan pengaruh sentralisasi

kebijakan

dengan adanya ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah

Dapatkah kalian menjelaskan mengapa pada masa Orde Baru tidak

terlihat penggunaan hak dewan seperti hak interplasi dan hak angket

dalam sidang DPR

Dapatkah Kalian menjelaskan apa pengertian dari Krisis Multi

Dimensional

Dapatkah kalian Men

ganalisis pengaruh krisis moneter terhadap

krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998

Dapatkah kalian menceritakan kembali

pelanggaran HAM yang

terjadi pada masa Orde Baru

pada peristiwa Way Jepara di Lampung

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi dan

Kronologi terjadinya suksesi politik

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan

pembelajaran ini diharapkan

, kalian mampu memahami tentang

Ciri, Agenda dan proses terjadinya Reformasi dan bagaimana suksesi politik dari

Orde Baru ke Reformasi

Uraian Materi

Ciri, Agenda dan Proses terjadinya Reformasi

Ciri

Ciri Gerakan

Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama ke tatanan

kehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi juga memiliki beberapa ciri, antara lain

sebagai berikut:

Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan

penyimpan

gan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak

terjadi penyimpangan asas kekeluargaan menjadi nepotisme, praktik kolusi dan

korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat Pembukaan UUD 1945 serta

batang tubuh UUD

1945. Tujuan reformasi bidang politik adalah demokratisasi,

kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpolitik rakyat yang lebih

besar.

Gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu cita

cita Pancasila sebagai ideologi

bangsa dan negara Indoneia. Re

formasi pada prinsipnya adalah suatu Gerakan

untuk mengembalikan kepada dasar nilai

nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dicita

citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa landasan iedologis yang jelas maka Gerakan

reformasi akan mengarah kepada anarkisme dan disint

egrasi bangsa dan negara

Indonesia seperti yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia.

Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada kerangka UUD 1945 sebagai

kerangka dasar Gerakan reformasi. Reformasi akan mengembalikan sistem

kenegaraan pada das

ar serta sistem negara demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan

rakyat seperti terkandung dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Reformasi bertujuan

untuk mengembalikan dan melakukan perubahan kearah sistem negara hukum

sebagaimana terkandung dalam penjelasan UUD 1

945, yaitu adanya perlindungan

hak

hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari tekanan penguasa, dan legalitas

hukum. Tujuan reformasi bidang ekonomi adalah penyehatan sector ekonomi dan

kesejahteraan rakyat berupa perbaikan dalam masalah perbankan, perda

gangan,

dan koperasi yang bebas KKN. Selain itu, sistem monopoli atau oligopoly dihapuskan

dan dilakukan penyelesaian masalah hutang luar negeri secara konstruktif.

Reformasi diarahkan menuju suatu perubahan kehidupan kenegaraan ke arah

kondisi serta

keadaan yang lebih baik.

Perubahan yang dilakukan dalam reformasi

harus mengarah pada suatu kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala

aspek, seperti bidang politik, ekonomi, social, budaya serta kehidupan keagamaan.

Dengan kata lain, Gerakan ref

ormasi bertujuan ke arah peningkatan harkat dan

martabat rakyat Indonesia sebagai manusia seutuhnya. Dalam bidang hukum, fokus

Gerakan reformasi adalah penegakan hukum dan keadilan. Sesuai dengan peranan

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

hukum yang diharapkan ikut mengubah perilaku masyara

kat maka dibentuklah

berbagai peraturan perundang

undangan yang sesuai dengan tuntuntan reformasi.

Misalnya, diciptakan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi, dan dibebaskannya

napol serta tapol dalam rangka menjunjung hak asasi manusia.

Gerakan reformasi

yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu

Gerakan yang berujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama

perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan social.

Dengan demikian, Gerakan reformasi telah mem

iliki formulasi atau gagasan menuju

terwujudnya Indonesia baru.

Agenda Reformasi

Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan VII dan terpilihnya Kembali Presiden Suharto

untuk masa jabatan ke 6 (1998

2003), pada awal bulan Maret 1998, situasi politik

nasional

semakin memanas. Para mahasiswa dan aktivitas LSM melakukan demonstrasi menentang

kepemimpinan Suharto selama SU MPR 1998 dan menuntut pergantian kepemimpinan

nasional. Terjadinya kriris multidimensi di Indonesia mengundan keprihatinan mahasiswa

an elemen

elemen masyarakat sipil lainnya.

Pada bulan Mei 1998, mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak untuk menggelar

unjuk rasa dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga Sembilan bahan pokok

(sembako), dihapuskannya praktik korupsi, kolus

i dan nepotisme (KKN), dan lengsernya

Suharto dari kursi kepresidenan. Menurut Muhammad Najib, isu

isu yang digulirkan dalam

demonstrasi mahasiswa 1998 berisi agenda reformasi, seperti suksesi kepemimpinan

nasional, penghaspusan Dwi Fungsi ABRI, dan pember

antasan KKN.

Suksesi Kepemimpinan Nasional

Terpilihnya Kembali Presiden Suharto untuk ketujuh kalinya menimbulkan

gelombang protes di seluruh Indonesia. Berbagai unsur masyarakat sipil, seperti

aktivis LSM, mahasiswa, akademisi dan jurnalis independent mul

ai menyuarakan

tuntutan suksesi kepemimpinan nasional. Tuntutan masyarakat tersebut mewakili

aspirasi masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan

Presiden Suharto yang dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis multidimensi

di Indon

esia. Selanjutnya, tuntuntan politik rakyat tersebut berkembang menjadi

aksi

aksi protes dan demonstrasi damai di berbagai kampus untuk menutut agar

Presiden Suharto mengundurkan diri. Protes antipemerintah tersebut semakin

marak setelah pemerintah mengumu

mkan kenaikan harga BBM dan ongkos

angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Selanjutnya, aksi protes tersebut mulai meluas

dengan ikut sertanya rakyat yang merasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap

pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis moneter

yang membebani

kehidupan rakyat. Pada awalnya demonstrasi yang digulirkan masyarakat

mengajukan tuntutan agar pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Namun, karena

masyarakat menganggap bahwa aspirasi politiknya diabaikan oleh pemerintahan

Orde Baru, tuntutan

reformasi ekonomi tersebut berkembang menjadi reformasi

total dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR untuk menuntut pengunduran diri

Suharto.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Salah satu agenda reformasi yang digulirkan Gerakan mahasiswa adalah

penghapusan Dwi

Fungsi ABRI. Dominasi politik ABRI tersebut menjadi salah satu

ciri pemerintahan Orde Baru. Dengan memakai konsep Dwi Fungsi, kekuatan social

politik ABRI merambah berbagai sekotr kehidupan masyarakat. Misalnya, dibidang

birokrasi, dominasi militer terlih

at dari pengisian jabatan

jabatan di pemerintahan

yang diisi oleh perwira militer. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar militer

tidak berpolitik praktis dan dikembalikan posisinya sebagai kekuatan pertahanan

negara yang profesional.

Pemberantasan Korup

si, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Salah satu tuntutan agenda reformasi yang digulirkan oleh berbagai elemen

mahasiswa adalah pemberantasan KKN. Salah satu budaya yang merebak di segala

sector kehidupan pada masa Orde Baru adalah praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN). Bebagai perilaku kejahatan pejabat ORBA yang emrugikan

masyarakat dan menguntungkan para pejabat dan kroni

kroni Orde Baru tersebut

merupakan salah satu penyebab krisis multidimensi di Indonesia. Hal itu disebabkan

karena perilaku KKN ters

ebut memunculkan sistem ekonomi biaya tinggi yang

membebani keuangan negara. Selain itu, budaya KKN yang dilakukan para pejabat

Orde Baru tersebut telah menguras sumber ekonomi negara yang seharusnya

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bid

ang kesehatan,

Pendidikan, dan pembangunan prasarana fisik lainnya. Di lain pihak perilaku

nepotisme cenderung merugikan masyarakat karena lebih menguntungkan anggota

keluarga atau kroni pejabat untuk memperoleh kemudahan serta kesempatan

kesempatan dalam

dunia usaha.

Proses terjadinya Reformasi

Mungkin ada yang tahu ini gambar mengenai apa, yah ini adalah gambar pendudukan

gedung DPR dan MPR yang ada diwilayah Senayan , peristiwa ini terjadi

sekitar tahun 1998,

dan inilah yang kita maksud dengan peristiwa Reformasi

. Untuk itu marilah kita pelajar

bagaimana terjadinya peristiwa ini

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa wilayah Asia Tenggara sejak Juli

1997 mempunyai kaitan erat pada krisis politik yang terjadi di Indonesia. Kondisi Indonesia

yang terbilang mengkhawatirkan saat itu, me

nyebabkan pelarian modal besar

besaran ke

luar negeri sehingga terjadi tekanan terhadap rupiah. Hal ini mengakibatkan melemahnya

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang tadinya Rp 2.441/US$ (Juli 1997)menjadi Rp

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

3.035/US$ (Agustus1997), Rp 4.650/U

S$ (Desember 1997), Rp 7.450/US$ (Januari 1998),

Rp 10.550/US$ (Maret 1998), Rp 9.200/US$ (Mei 1998)

–

krisis moneter yang kemudian menjelma menjadi krisis ekonomi ini, kemudian

membuka tabir krisis

krisis lainnya terutama krisis moral di tubuh pemerintahan saat itu,

yang diduga banyak melahirkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pada saat

krisis

moneter tersebut terjadi, harga bahan

bahan pokok naik dan keberadaannya langka,

pekerjaan sulit didapat, pengangguran bertambah, angka putus sekolah meningkat,

akibatnya pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis, bahkan terjadi inflasi yang

tinggi.

Krisis ekonomi ini menggoyahkan rezim Presiden Soeharto yang memang legitimasi

politiknya sudah semakin melemah. Andil faktor politis itu juga menjadi penyebab terjadinya

krisis finansial yang lebih besar dibandingkan negara lain. Menjelang berakhirnya ke

kuasaan

Soeharto, para pejabat orde baru banyak melakukan perjanjian simbolik dan beberapa

langkah kebijakan ekonomi yang tujuannya untuk mencoba mengatasi keadaaan dan

mempertahankan kekuasaan (buying time). Langkah

langkah tersebut diantaranya adalah

dua

kali pertemuan dengan tim International Monetary Fund (IMF) pada Oktober 1997 dan

Januari 1998, membiarkan dolar Amerika bergerak bebas pada Agustus 1997, likuidasi enam

belas bank pada November 1997, dan menyusun RAPBN pada januari 1998. Dua yang paling

menonjol adalah perjanjian yang dilakukan antara Soeharto dengan IMF pada Januari 1998

yang menimbulkan pro

kontra, dan upaya untuk membentuk “Kabinet Pembangunan 7”

pada Maret 1998. Sesuai dengan tujuannya untuk memperpanjang kekuasaan, maka kedua

kebija

kan itu malah memperburuk keadaan. Apalagi dengan ditunjuknya menteri

menteri

kabinet baru yang banyak mengandung unsur KKN yang mempunyai

hubungan dekat

dengan Soeharto.

Jatuhnya nilai rupiah, gagalnya mekanisme pembayaran perdagangan luar negeri,

penyele

saian kredit atau pinjaman dari perusahaan besar, atau sistem perbankan yang

buruk, serta besarnya pinjaman swasta nasional di luar negeri telah membuat fundamental

ekonomi Indonesia yang rapuh menjadi lebih terpuruk. Keterlambatan atau kegagalan

pemerinta

h orde baru mengantisipasi krisis ekonomi dan langkah

langkah kebijakan

pemerintah yang tidak berarti banyak untuk perbaikan ekonomi membuat kepercayaan

masyarakat hilang terhadap kesungguhan pemerintah dalam mengatasi krisis. Hal ini pula

yang dianggap me

nurunkan pamor Pemerintahan Soeharto, selain parahnya krisis moneter

dan ekonomi yang berawal sejak Juli 1997, dan ketegangan hub

ungan antara Soeharto dan

IMF.

Saat itu sebagian besar rakyat semakin sulit menghadapi tekanan ekonomi dan semakin

menyadari

terjadinya ketimpangan ekonomi yang dianggap hanya menguntungkan sebagian

pihak. Pemerataan dan keadilan dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat

karena sistem ekonomi yang berlaku cenderung bersifat monopolistik dan hanya

menguntungkan kelompok

tertentu terutama para konglomerat dan pihak

pihak yang

dianggap dekat dengan kekuasaan. Puncak ketidakpuasaan dan kekecewaan masyarakat

terhadap pemerintah terjadi dengan pecahnya kerusuhan 13

15 Mei 1998, yang menurut

sebagian besar sumber sebenarnya ti

dak murni karena dorongan ekonomi tetapi terkait

dengan banyak faktor dan kepentingan kelompok

kelompok lain. Momentum kejadian itu

juga merupakan luapan dan eskalasi dari beragam perist

iwa sebelumnya

. Peristiwa apa

sajakah itu

Peristiwa Trisakti (Mei 1

998)

Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Denpasar

melakukan unjuk rasa menuntut reformasi, pada 4 Mei 1998, empat organisasi mahasiswa

mengajukan usulan melalui Sidang Umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk

mem

bawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa.

Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar

besaran di depan Universitas

Trisakti, Jakarta. Perisitiwa ini memakan enam korban jiwa dari kalangan mahasiswa

akibat

tembakan aparat keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto,

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Hendirawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama

Tragedi Trisakti.

Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa

surut, dan justru menyulut

adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13

14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa

menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam

aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi

di wilayah Indonesia

lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan

Jakarta.

Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR/MPR

RI di Senayan. Di hari yang sama, ketua MPR/DPR RI, Harmo

ko, menyarankan presiden untuk

mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya Sidang Istimewa. Meski begitu,

Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya.

Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa

men

teri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang

semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di

depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 pagi. Pada saat yang sama,

Soeharto kemu

dian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya.

Peristiwa Semanggi I dan II (November 1998)

Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berga

nti, bukan berarti

permasalahan

selesai. Pada November 1998 pemerintahan transisi Indonesia menga

dakan

Sidang Istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta Pemilu.

Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B. J. Habibie dan

tidak percaya dengan anggota DPR/MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk

menyingkirkan militer dari p

olitik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang

orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian

ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat.

Tragedi Semanggi menunjuk ke

pada dua kejadian protes masyarakat terhadap

pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil.

Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11

13 November

1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil.

Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang

mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban

luka

luka.

Sama seperti Tragedi Trisakti, tragedi ini mam

pu menurunkan tahta kepresidenan

Baharuddin Jusuf Habibie yang cuma bertahan 1 tahun. Ketika itu, pada awal September

1999, sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas BJ Habibie, yang dituding

mendapatkan harta kekayaannnya dari korupsi. Namun,

pada 24 September 1999,

Baharuddin Jusuf Habibie akhirnya dilengserkan dari jabatannya. Akhirnya, pada bulan

Oktober 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri untuk

menjadi

Presiden RI 1999

2004,

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa p

erjuangan pemuda tak bisa dibendung.

Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa

perubahan Orde Baru ke Reformasi.

II.

Kronologis Jalannya Reformasi

Kronologis Jalannnya Reformasi

Bulan Mei 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, juga momen

penting bagi Soeharto. Saat itu, dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan.

Berikut kronologis lengsernya Soeharto pada Mei 1998.

5 Maret 1998 Dua puluh mahasiswa Univers

itas Indonesia mendatangi Gedung

DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden

yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi

nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI 11 Maret 1998 Soeharto dan BJ Habi

bie

disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden

14 Maret 1998 Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet

Pembangunan VII.

15 April 1998 Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus

karena sepanjang bulan ini mahasiswa d

ari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri

melakukan berunjukrasa menuntut dilakukannya reformasi politik.

18 April 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn.

Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog deng

mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari

berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

1 Mei 1998 Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan

Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformas

i baru bisa dimulai tahun 2003.

2 Mei 1998 Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto

mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998

red).

4 Mei 1998 Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga

ahan bakar minyak ( 2 Mei 1998 ) dengan demonstrasi besar

besaran. Demonstrasi itu

berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas

keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat

bentrokan terse

but.

5 Mei 1998 Demonstrasi mahasiswa besar

besaran terjadi di Medan yang berujung

pada kerusuhan. 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri

pertemuan KTT G

15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai

Presiden RI.

12 Mei 1998 Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang

berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di

halaman kampus.

13 Mei 1998 Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang,

dan Bek

asi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu

diwarnai kerusuhan.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

14 Mei 1998 Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri

jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo

Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di

Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan

Borobudur. Beberapa dari bagunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar

500 orang men

inggaldunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

15 Mei 1998 Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo.

Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih

mencekam. Toko

toko b

anyak di tutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.

16 Mei 1998 Warga asing berbondong

bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di

Jabotabek masih mencekam. 19 Mei 1998 Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam

seperti Nurcholis Madjid, Abdura

chman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam

pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang

hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman

masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soehar

to mundur. Permintaan tersebut

ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu

Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun hal itu

tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang datang ke Gedun

g MPR untuk

berunjukrasa semakin banyak. Sementara itu Amien Rais mengajak massa mendatangi

Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

20 Mei 1998 Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan

pagar kaw

at berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional

namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dinihari Amien Rais meminta massa

tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan

menelan korban jiwa. Sementara

ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak

berdatangan ke gedung MPR / DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.

21 Mei 1998 Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur

dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disum

pah men

jadi Presiden RI ketiga.

Rangkuman

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami

krisis moneter yaitu penurunan nilai mata uang

rupiah terhadap dolar, harga barang barang meningkat tajam dan tidak terjangkau oleh

masyarakat sehingga terjadilah krisis ekonomi, krisis ini membuka tabir tentang praktek

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

) dalam pemerint

ahan akibatnya terjadilah krisis politik

yang menyebabkan

goyahnya pemerintahan Soeharto yang memang sudah mulai melemah

legitimasinya,

dampak dari krisis politik ini adalah munculnya

krisis hukum dan krisis sosial,

puncaknya adalah terja

dinya

krisis kepercayaan ter

hadap pemerintah ,

demo besar besaran

tidak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, demo ini

dipelopori oleh kalangan Mahasiswa,

puncaknya adalah terjadinya peristiwa Trisakti dalam peritiwa ini terjadi korban jiwa dari

langan Mahasiswa , hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan Mahasisw

a yang tidak

hanya di Jakarta tetapi juga diberbagai daerah di Indonesia, sehingga Mahasiswa melakukan

aksi yaitu menduduki gedung DPR dan MPR, sehingga ketua MPR pada saat itu Harmoko

menyarankan agar

Soeharto mundur dari Jabatan Presiden

, dan akhirnya pada tanggal 21

Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur dari Jabatan Presiden dan menunjuk wakilnya B.J

Habibi sebagai pejabat sementara presiden sampai dilakasanakannya PEMILU

Penugasan Mandiri

Pada

masa Reformasi muncullah 4 (empat) orang toko yang dianggap panutan para

mahasiswa, tokoh tersebut adalah : Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati,

Abdurahman Wahid dan Amin Rais, buat biografi singkat tentang salah satu tokoh

tersebut

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Salah satu peristiwa yang menyedihkan dari kejadian reformasi adalah peristiwa

kekerasan terhadap warga negara keturunan,carilah artikel

–

artike

dan foto

fotonya dari peristiwa tersebut

Latihan Soal

Reformasi dimaknai sebagai

Perubahan

secara cepat dalam waktu yang singkat

Perubahan secara lambat dan terorganisir

Perubahan dalam setiap bidang kehidupan secara terencana

Perubahan ya

ng radikal dan menyeluruh untuk perbaikan

Perubahan sera cepat dalam pola yang sama dan serentak

Sumber perm

asalahan yang mendorong lahirnya Reformasi adalah absolutnya

Presiden Soeharto. Langkah awal gerakkan Reformasi adalah menuntut ....

Perbaikan sistem Moneter

Pergantian pemimpin pemerintahan

Penggantian Undang

Undang

Pembentukan banyak partai

Pelaksanaan

pemilihan umum

Sebab Umum terjadinya gerakkan

Reformasi adalah.....

Dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

Ketidak adilan dibidang hukum dan pemerintahan

Presiden Soeharto berkuasa terlalu lama

Terjadinya krisis ekonomi yang berk

epanjangan

Munculnya kerusuhan di berbagai daerah

Motor Penggerak tuntutan Reformasi di Indonesia pada awalnya adalah..

Kaum intelektual

Mahasiswa

Militer khususnya TNI

–

Tokoh

–

tokoh politik

Tokoh

–

tokoh agama

Menjelang bulan April 1998,

Demonstrasi Mahasiswa semakin marak terjadi

diberbagai daerah. ABRI membiarkan demontrasi berlangsung dengan syarat....

Dilakukan didalam kampus

Tidak mengganggu keamanan

Tidak merusak fasilitas umum

Dilaksanakan secara damai

Tidak mengganggu kegiatan Masy

arakat

Kunci Jawaban

Jawaban

Pembahasan

pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara

drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial,

politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau

negara.

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Langkah Awal Pelaksanaan Gerakan Reformasi yaitu Saat Presiden

Soeharto lengser dari Jabatannya sebagai Presiden setelah

berkuasa Puluhan Tahun, diganti oleh wakil presiden BJ. habibie

ketidakadilan dibidang hukum dan

pemerintahan

terlalu lamanya Presiden Soeharto berkuasa

krisis ekonomi yang berkepanjangan

munculnya kerusuhan di berbagai daerah

Motor penggerak tuntutan reformasi di Indonesia pada awalnya

adalah mahasiswa

Demokrasi dapat dilakukan di

dalam kampus. Mahasiswa, baik dari

kampus negeri maupun swasta, melakukan demonstrasi di

Bandung, Semarang, Purwokerto, Surabaya, Ambon, Pontianak,

Yogyakarta dan Jakarta. Di Jakarta, mahasiswa dari 10 universitas

berdemo dan terbagi di dua titik: di Unive

rsitas 17 Agustus dan

Universitas Nasional. Demonstran di Yogyakarta sebagian besar

berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Seni

Indonesia (ISI), juga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan

Kalijaga. Di Purwokerto, 2.000 mahasiswa dari lima

kampus turun

ke Jalan Jenderal Sudirman.

Penilaian Diri

Pertanyaaan

Tidak

Dapatkah kalian menjelaskan

ciri

–

ciri dari gerakkan

Reformasi

Dapatkah kalia

n menjelaskan agenda dari reformasi

Dapatkah kalian menceritakan kembali

proses terjadinya

peristiwa Trisakti

Dap

atkan kalian menceritakan kembali proses terjadinya

peristiwa semanggi

Dapatkah kalian menganalisis, mengapa terjadi kekerasan

terhadap warga negara keturunan sehingga menimbulkan

traumatis pada

peristiwa 1998

Dapatkah kalian menganalisis apa tujuan dari para

mahasiswa dengan menduduki gedung DPR dan MPR dalam

aksinya

VALUASI

Penyimpangan yang paling parah yang pernah dijalankan oleh pemerintah Orde

Baru dari segi ketata negaraan adalah

Adanya monopoli tafsir atas konstitusi dan dasar negara oleh penguasa

Tidak efektifnya pelaksanaan pengadilan atas kasus

–

kasus pidana

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Para pengusaha kakap selalu lolos dari jeratan hukum

Rendahnya kesadaran politik warga negaranya

Tidak adanya kebebasan pers

Berikut ini yang bukan ciri

ciri pemerintahan Orde Baru adalah ....

Dwi Fungsi ABRI

Pembentukan sistem semi perwakilan

Pemberlakua

n sistem masa mengambang

Kebebasan berkumpul dan berpendapat

Pembanguan ekonomi yang mengandalkan bantuan luar negeri dan modal

asing

Munculnya tuntuta demokrasi , pengakuan HAM dan pembangunan yang

berkelanjutan berkaitan dengan pengaruh

Sentralisasi

Glob

alisasi

Urbanisasi

Rurialisasi

Monetisasi

Tuntutan penghapusan terhadap konsep Dwi Fungsi ABRI muncul pada akhir

kekuasaan Orde Baru karena ABRI ....

Bersifat Otoriter

Menjadi alat penguasa

Menjadi kekuatan Hankam

Merupakan kekuatan terbesar di DPR

Tidak mendukung gerakkan Reformasi

Akibat yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini karena ;politik utang orde baru

adalah ...

Kemandirian rakyat meningkat

Kesejahtraan rakyat meningkat

Rakyat ikut menanggung hutang

Rendahnya tingkat pengangguran

Tingginya angka pendapatan nasional

Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan perekonomian , kearah terjadinya

krisis ekonomi Indonesia adalah. .....

Melemahnya IHSG di bursa saham di New York

Terjadinya krisis ekonomi di Thailand tahun 1996

Terjadinya kr

isis moneter yang melanda Negara

negara di Asia Tenggara sejak

bulan juli 1996

Utang luar negeri membengkak menjadi 137 milliar dollar AS

Menguatnya nilai tukar dollar Amerika terhadap nilai mata uang

mata uang

local

Terjadinya krisis moneter bukan hanya m

enimbulkan kesulitan keuangan Negara,

tetapi juga mengakibatkan,....

kehancuran keuangan nasional

macetnya sendi

sendi perekonomian nasional

macetnya sendi

sendi kehidupan social

budaya nasioal

terjadinya krisis kepercayaan

terjadinya krisis kepemimpinan

Set

ahun sebelum pemilu bulan mei 1997, situasi politik dalam negeri mulai

memanas, hal ini disebabkan karena,...

Rezim orde baru yang didukung Golkar berusaha memenangkan pemilu secara

mutlak, sementara tekanan

tekanan terhadap pemerintah makin berkembang.

Pem

erintah tidak mampu menciptakan stabilitas ekonomi, politik dan social

pada akhir masa pemerintahan Orde baru

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Munculnya kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun

santet

Kerusuhan sambas, yakni konflik antar etnis atau konflik berbau

SARA

tidak adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga

negara

Di tengah situasi politik dalam negeri yang mulai memanas menjelang pemilu bulan

mei 1997, terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik. Hal ini disebabkan

terjadinya pe

ristiwa 27 Juli 1996 ,yakni peristiwa,....

Kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan

harta

Kerusuhan di Situbondo, yang di tandai dengan pembunuhan dukun santet

Kerusuhan di Tasik Malaya

Kerusuhan sambas, yakni konlik antar

etnis atau konflik berbau SARA

Kerusuhan Ambon, yakni konflik yang berbau SARA

10.

Keberadaan partai

partai yang ada dalam legislative seperti PPP, Golkar dan PDI

dianggap tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat,

karena,....

Tekanan

pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dan pemerintah

melarang mendirikan partai politik lain

penentuan keanggotaan DPR dan MPR, diatur serta bergantung pada penguasa

DPR bukan mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan penguasa

Keanggotaan DPR da

n MPR dibentuk melalui Kepres

Pemilu hanya dijadikan sarana untuk melanggengkan kekuasaan secara

sepihak

11.

Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar, terutama terlihat

pada,....

Perlakuan keras terhadap setiap orang yang menentang atau memberikan

kritik terhadap kebijakan

kebijakan pemerintah.

Pembatasan hak

–

hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah social yang cenderung

menggunakan langkah represiv

Tindakan ABRI yang cenderung melanggar HAM dalam menga

tasi tindak

kejahatan

Kebijakan pemerintah yang penuh rekayasa politik untuk kepentingan

golongan atau kelompok tertentu

12.

Terjadinya

krisis

multidimensional

yang

melanda

Indonesia,

telah

mengakibatkan,....

Menurunnya kepercayaan masyarakat

terhadap kepemimpinan Presiden

Suharto

Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi untuk bersama

sama mengatasi

krisis

Lunturnya rasa cinta tanah air,bangsa dan negara dari sebagian besar

masyarakat

Terjadinya berbagai tindak anarkhis diberbagai pelosok tanah

air

Masyarakat mudah tersulut emosi dalam mengatasi permasalahan yang sepele

13.

Krisis ekonomi Indonesia berawal, dari, ....

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat

Utang luar negeri membengkak dan sudah jatuh tempo pembayaran

Macetnya ekspor

impor sebagai dampak krisis ekonomi negara

negara Asia

Tenggara

Krisis kepercayaan

Terjadinya krisis perbankan

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

14.

Naiknya Suharto sebagai satu

satunya calon presiden RI dalam sidang umum MPR

1998, tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota

DPR/MPR yang lebih

mengarah pada,....

Unsur

unsur Nepotisme

Unsur

unsur Kolusi

Unsur

unsur Korupsi

Unsur

unsur Representatives

Parlemen dengan stelsel daftar

15.

Sejak munculnya gerakan reformasi yang di

motori kalangan mahasiswa,masalah

hukum menjadi salah satu agenda untuk direformasi. Yang diinginkan adalah, ....

Hukum dibuat oleh wakil

wakil rakyat yang duduk di DPR

Mendudukan hukum pada posisi yang sebenarnya

Setiap warga Negara berkedudukan yang sama

dalam hukum

Adanya supremasi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat

sebagai Negara hukum Mahkamah agung memiliki kedudukan paling tinggi

dalam hukum

16.

Terjadinya

krisis

multidimensional

yang

melanda

Indonesia,

telah

mengakibatkan,....

Menurunnya

kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden

Suharto

Munculnya rasa nasionalisme yang tinggi untuk bersama

sama mengatasi

krisis

Lunturnya rasa cinta tanah air,bangsa dan negara dari sebagian besar

masyarakat

Terjadinya berbagai tindak anarkhis di

berbagai pelosok tanah air

Masyarakat mudah tersulut emosi dalam mengatasi permasalahan yang sepele

17.

Reformasi dimaknai sebagai

Perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat

Perubahan secara lambat dan terorganisir

Perubahan dalam setiap bidang kehidupan

secara terencana

Perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan

Perubahan sera cepat dalam pola yang sama dan serentak

18.

Sumber permasalahan yang mendorong lahirnya gerakkan Reformasi adalah

absolutnya Presiden Soeharto. Langkah awal gerakkan Reforma

si adalah

menuntut ....

Perbaikan sistem Moneter

Pergantian pemimpin pemerintahan

Penggantian Undang

Undang

Pembentukan banyak partai

Pelaksanaan pemilihan umum

19.

Sebab Umum terjadinya gerakkan Reformasi adalah.....

Dilaksanakannya Pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsekuen

Ketidak adilan dibidang hukum dan pemerintahan

Presiden Soeharto berkuasa terlalu lama

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan

Munculnya kerusuhan di berbagai daerah

20.

Motor Penggerak tuntutan Reformasi di

Indonesia pada awalnya adalah..

Kaum intelektual

Mahasiswa

Militer khususnya TNI

–

Tokoh

–

tokoh politik

Tokoh

–

tokoh agama

21.

Menjelang bulan April 1998, Demonstrasi Mahasiswa semakin marak terjadi

diberbagai daerah. ABRI membiarkan demontrasi berlangsun

g dengan syarat....

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Dilakukan didalam kampus

Tidak mengganggu keamanan

Tidak merusak fasilitas umum

Dilaksanakan secara damai

Tidak mengganggu kegiatan Masyarakat

22.

Kerusuhan tanggal 12

13 Mei 1998 terjadi dikota

Solo dan Makasar

Yogya dan Solo

Solo dan Jak

arta

Bandung dan Manado

Semarang dan Surabaya

23.

Tuntutan Mahasiswa menuntut reformasi mencapai puncaknya pada tanggal 12

mei 1998. Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti,terjadi bentrok

dengan aparat, yang mengakibatkan beberapa mahasiswa terlu

ka parah dan 4

(empat) orang tewas terkena peluru tajam, antara lain .... Kecuali ...

Elang Mulya Lesmana

Hery Hartanto

Arief Rahman Hakim

Hendriawan Sie

Hafidin Royan

24.

Pada tanggal 18 Mei 1998 tokoh yang selama ini dekat dengan Presiden Soeharto

dan menjabat s

ebagai ketua MPR secara terang terangan meminta Soeharto

mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Tokoh yang dimaksud adalah.....

Amin Rais

Emil Salim

B.J. Habibi

Harmoko

Adnan Buyung

25.

Rapat Akbar di Monas pada tanggal 20 Mei 1998 dibatalkan karena

Masyarakat tidak memenuhi undangan Amin Rais

Para mahsiswa tidaksetuju dengan undangan Amin Rais

Amin Rais tidak berhasil melobi para wakil rakyat untuk datang

Situasinya tidak memunkinkan di

selenggarakannya rapat

Ketua DPR dan MPR Harmoko menjamin Presiden akan mundur

26.

Salah satu alasan pengunduran diri Presiden Soeharto yang dikemukakan pada

tanggal 21 Mei 1998 adalah tentang ......

Ketidak berhasilannya menurunkan harga

Tidak

terwujudnya rencana pembentukan komite Reformasi

Masa pemerintahannya yang terlalu lama

Desakan dari Mahasiswa dan tokoh tokoh masyarakat

Didudukinya gedung DPR/MPR oleh para demonstran

27.

Demonstrasi para mahasiswa dan masyarakat yang dilakukan dengan aksi d

amai

menuntut adanya reformasi politik, ekonomi dan hukum, menjadi semakin gencar

karena kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 4 mei 1998, yakni,....

Pembentukan komite reformasi dan perubahan kabinet oleh Presiden Suharto

Pengumuman kenaikan

harga BBM dan ongkos angkot

Pembentukan BPPN dan keputusan dikeluarkannya KLBI

Pembubaran IGGI

Rencana pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1996

28.

Puncak aksi mahasiswa menuntut reformasi itu terjadi pada tanggal 12 mei 1998,

yang ditandai dengan

terjadinya,....

Tragedi Semanggi

Tragedi

Trisakti

Peristiwa

Malari

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Tragedi

Tanjung

Priok

Peristiwa

Kuda

Tuli

29.

Ketika

melalui

sidang

umum

MPR

awal

maret

1998

Suharto

terpilih

kembali

menjadi

presiden

RI,

kondisi

bangsa

Negara

saat

itu

tidak

semakin

baik.

Indikatornya

adalah

....

Perekonomian

mengalami

kemerosotan

dan

masalah

social

makin

menumpuk

Kebijakan

politik

tidak

menentu

stabiltas

keamanan

merosot

Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, DPR maupun MPR

Utang luar negeri membengkak menjadi 137 milliar dollar AS

Banyak investor yang memindahkan investasinya ke luar negeri

30.

Sebagai bentuk rasa ketidak puasan terhadap pemerintah, memasuki bulan mei

1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak meng

gelar demonstrasi

dan aksi

aksi keprihatinan. Yang dituntut adalah .... Kecuali ....

Turunnya harga sembako

Penghapusan KKN

Turunnya Suharto dari kursi kepresidenan

Mengganti pemimpin pemerintahan

Agar IMF menghapus utang luar negeri Indonesia

31.

Semakin

banyaknya aksi demonstrasi mahasiswa menyebabkan aparat kemanan

kewalahan,sehingga mereka harus bertindak tegas, akibatnya .....

Untuk mencegah timbulnya korban, dan menciptakan suasana aman aktivitas

kerja cabinet/pemerintahan sementara dihentikan

Bentrok a

ntar mahasiswa yang menuntut reformasi dengan aparat keamanan

tidak dapat dihindarkan.

Pemerintah dengan alasan demi kepentingan rakyat memenuhi tuntutan

mahasiswa

Demonstrasi meluas kemana

mana, sehingga roda perekonomian macet

Meluasnya terjadi tindakan

anarkhis para mahaisiswa yang diikuti berbagai

lapisan masyarakat lai

32.

Meninggalnya 4 (empat) orang mahasiswa Trisakti, mendorong semangat

mahasiswa untuk menggelar demonstrasi besar

besaran.Hal ini berbuntut

munculnya peristiwa tanggal 13

14 Mei 1998

yang menekan banyak korban jiwa

dan harta benda, yaitu peristiwa ....

Penjarahan masal

dengan sasaran pertokoan milik warga Cina keturunan

Pendudukan gedung DPR/MPR oleh para mahasiswa

Bentrok massal antara kelompok pendukung pemerintah dan kelompok

penduku

ng gerakan reformasi

konflik horizontal akibat munculnya Isu dukun Santet di banyuwangi

Konflik berbau SARA di Sambas dan Ambon

33.

Menanggapi berbagai isu reformasi yang terus berkembang, tanggal 20 mei 1998,

Suharto mengundang tokoh

tokoh nasional, yakni unt

uk ....

Dimintai pertimbangan dalam membentuk Dewan Reformasi Nasional yang

diketuai Presiden Suharto.

Dimintai pertimbangan dalam membentuk cabinet Reformasi

Dimintai pertimbangan dalam rangka mengambil langkah

langkah reformasi.

Mendukung kebijakan Preside

n dalam menyikapi berbagai aksi mahasiswa

yang semakin anarkhis.

Mendukung amandemen UUD 45

34.

Tujuan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 adalah...

Memperbarui tatanan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945

Mengembalikan fungsi

kontrol masyarakat terhadap rezim Orde Baru

Mengembalikan kekayaan negara yang telah diambil pejabat Orde Baru

Memberdayakan lembaga tinggi negara lebih peduli kepada rakyat

Menuntaskan permasalahan hukum yang pernah diselewengkan

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

35.

Pengertian krisis

kepercayaan adalah...

Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah

Banyaknya kerusuhan yang dialami negara

Ketidakpuasan rakyat pada hasil pemilu

Timbulnya gerakan Reformasi

Terjadinya krisis politik

36.

Perhatikan keterangan berikut ini

Hancurnya bursa saham Jak

arta

Berdirinya perusahaan modern asing di Indonesia

Terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan

Beberapa bank nasional harus dinasionalisasi

Harga barang

barang kebutuhan pokok sangat merosot

Daya beli masyarakat mengalami penurunan

Pada bu

lan Oktober 1997 nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp.5.000,00/US$.

Dampak dari kondisi ini ditunjukkan oleh nomor...

1, 2, dan 4

1,3, dan 6

2,4, dan 5

3,4, dan 6

4,5, dan 6

37.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari

beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Hal ini dapat

dilihat dari kenyataan berupa...

Kurangnya pembangunan sektor

sektor ekonomi di berbagai daerah

Kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan masyarakat karena terbatasnya

peluang d

an adanya persaingan yang berat

Munculnya pelaku pasar dengan modal besar di sektor

sektor industri

Semakin banyaknya pasar tradisional yang menjalankan kegiatan ekonominya

Adanya pembatasan terhadap utang luar negeri sehingga pemerintah Orde

Baru tidak cu

kup memiliki dana untuk memajukan perekonomian

38.

Salah satu faktor penyebab munculnya krisis hukum adalah belum adanya

kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah. Bahkan, dalam

praktiknya kekuasaan kehakiman...

Menjadi sarana untuk memperoleh

keadilan bagi para penguasa

Digunakan sebagai rujukan bagi masyarakat yang ingin memperoleh keadilan

Menjadi lembaga yang bebas dari campur tangan partai politik

Menjadi pelayan kepentingan penguasa dan kroni

kroninya

Digunakan sebagai media untuk

menyelesaikan permasalahan sosial

39.

Per

hatikan

pernyataan berikut ini!

Mengeluarkan instruksi untuk membredel sejumlah media masa yang

memberitahukan kesalahan pemerintah Orde baru

Menaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik

Pada tanggal 9 mei 1998 P

residen Soeharto justru menghadiri Konferensi G

di Kairo, Mesir

Menekan aksi demonstrasi di berbagai daerah dengan cara menggunakan

kekuatan ABRI

Menangkap tokoh

tokoh mahasiswa yang memelopori aksi demonstrasi

Ditengah maraknya demonstrasi pada bulan A

pril 1998, pemerintah Orde Baru

justru mengambil langkah yang kurang tepat. Langkah tersebut ditunjukkan pada

pernyataan nomor...

1 dan 2

2 dan 3

2 dan 4

3 dan 5

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

4 dan 5

40.

Sejalan dengan Jakarta yang semakin kacau, pada bulan Mei 1998 muncul tuntutan

untuk diadakan sidang istimewa dengan agenda...

Pelaksanaan pemilu

Pembubaran DPR/MPR

Pengadilan terhadap pejabat

pejabat Orde Baru

Pemberantasan korupsi hinga seakar

akarnya

Pemilihan presiden dan wakil presiden baru

41.

Usaha Presiden Suharto untuk membentuk

kabinet baru menggantikan Kabinet

Pembangunan VII mengalami kegagalan karena...

Adanya pernyataan dari para menterinya bahwa mereka tidak bersedia

menjabat dalam kabinet baru serta mendesak presiden untuk turun

Waktu yang diperlukan untuk membentuk kabine

t baru terlalu lama sehingga

rakyat tidak menanggapi

Terlalu banyak anggota kabinet baru yang berasal dari pejabat

pejabat Orde

Baru yang tidak reformis

Tidak adanya dukungan dari Golkar atas pembentukan kabinet baru

Munculnya pertentangan antara golongan

akademisi dan praktisi terkait

dengan pembentukan kabinet baru

42.

Mengingat upaya untuk memperoleh dukungan para tokoh nasional mengalami

kegagalan, gedung DPR makin penuh sesak mahasiswa, tuntutan pengunduran diri

Suharto makin kuat, akhirnya yanggal 21

Mei 1988 Suharto meletakkan jabatannya

sebagai Presiden, yakni di ....

Istana Merdeka

Istana Presiden

Istana Bogor

Istana Cendana

Istana Tampak Siring

43.

Pengunduran diri Suharto sebagai Presiden, kemudian segera diikuti dengan

penunjukkan Habibie sebagai pen

ggantinya( presiden ke 3 ). Dasar hukumnya

adalah....

Pasal 8 UUD 45

Pasal 9 UUD 45

Pasal 11 UUD 45

Pasal 6 UUD 45

Pasal 14 UUD 45

44.

Perhatikan pernyataan yang berkaitan dengan kronologi jatuhnya orde baru

berikut ini

Pemilu ke enam masa orde baru dan golkar menang mutlak

II.

sidang istimewa MPR 1998 , memilih kembali Suharto sebagai Presiden dan

Habibie sebagai wakil presiden

III.

Mei 1998 mah

asiswa dari berbagai daerah bergerak menggelar demontrasi

IV.

Unjuk rasa mahasiswa Trisakti berujung bentrok dengan aparat keamanan

Mei

1998

terjadi

kerusuhan

massal

dan

penjarahan

VI.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di jakarta dan sekitarnya

menduduki g

edung DPR/ MPR

VII.

Ketua MPR Harmoko meminta agar presiden Suharto secara arif dan bijaksana

mengundurkan diri

VIII.

Presiden Suharto mengundang para tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai

pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi

IX.

Suharto meletakan jabat

an sebagai Presiden

Urutan

yang

benar

dari

pernyataan

tersebut

atas

adalah,

....

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

I, II, IV, III, V, VI, VII, VIII, IX

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

I, II, III, IV, VI, V, VII,VIII,IX

I, II, III, IV, VI, V, VII, VIII, IX

I, II, III, IV,

VI,,VII, V, VIII, IX

45.

Perhatikan informasi berikut

Pada tahun 1966, Presiden Sukarno melalui TAP IX/MPRS/1966 secara tidak

langsung menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pengganti pengemban kekuasaan

kepresidenan. Hal ini dilakukan setelah terjati aksi

aksi pr

otes dari berbagai

kalangan, termasuk mahasiswa yang dipimpin Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia

(KAMI). KAMI kemudian dibubarkan pada 25 Februari 1966. Dengan

dibubarkannya KAMI, muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)

yang melanjutkan tuntut

annya kepada presiden terkait peristiwa Gerakan 30

September dan kondisi ekonomi. Pada tahun 1998, tepatnya 17 Mei, mahasiswa

kembali melakukan aksi menduduki Gedung DPR/MPR agar tuntutannya kepada

Presiden Soeharto untuk mundur dipenuhi. Massa mulai melak

ukan aksi setelah

terjadi krisis ekonomi ditambah krisis pemerintahan pasca

Pemilu 1997.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa....

Mahasiswa adalah penggerak roda pemerintahan dalam suatu negara

Mahasiswa mampu menarik simpati rakyat mele

bihi pemerintahan sendiri

Mahasiswa memiliki kebiasaan untuk melakukan aksi

aksi protes dengan cara

yang unik

Mahasiswa menjadi penggerak terjadinya pengulangan suatu peristiwa sejarah

dengan situasi zaman yang berbeda

Mahasiswa memiliki peran dalam mengaw

asi jalannya pemerintahan dan

mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik

JAWABAN EVALUASI

JWB

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.7 dan 4.7

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal

PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

DAFTAR PUSTAKA

Herimanto, Eko Targiyatmi, Pembelajaran sejarah interaktif 3, PT Tiga Serangkai (Solo :

Januari 2015)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,

Sejarah Indonesia Kelas XII, Kementrian

Pendidikan Nasional , Jakarta 2015

Herimanto, Eko targiatmi, Sejarah Indonesia Kelas XII, PT Tiga Serangkai (Solo : Desember

2018 )

https://blog.ruangguru.com/sejarah

kelas

peran

pemuda

masa

perubahan

orde

baru

dan

reformasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_Indonesia_1998

https://nasional.kompas.com/read/2

008/01/27/16234932/Kronologi.Kelengseran.

Soeharto..Mei.1998?page=all

https://xiiiisdua.wordpress.com/2016/01/22/krisis

multidimensional

pada

masa

orde

baru/

https://xiiiisdua.wordpress.com/2016/01/04/penguatan

negara

pada

masa

pemerintah

orde

baru/